SBY 'Curhat' Tentang Megawati di Twitter

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mencuit dalam akun Twitter pribadinya, @SBYudhoyono. Dalam belasan cuit tersebut, SBY menjelaskan terkait rencana pertemuannya dengan mantan Presiden yang juga mantan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri.
SBY mengawali cuitannya ini dengan mengucapkan selamat hari raya Idul Adha kepada seluruh umat muslim di Indonesia. Kemudian ia ingin menjelaskan kenapa ia dan Mega tidak dapat bertemu dalam upaya menyelesaikan masalah bangsa.
"Belakangan ada pernyataan seolah-olah saya menutup diri terhadap komunikasi & silaturahim dgn Ibu Mega," kata SBY dalam akun Twitter pribadinya, Ahad (5/10). Di setiap cuitan, ada tanda *SBY* yang menandakan cuitan ini merupakan omongan SBY langsung.
Ia mengklaim selama 10 tahun ini ia sudah berupaya untuk menjalin komunikasi lagi dengan Mega namun Allah belum mengizinkan. Suami Mega, almarhum Taufik Kiemas pun juga sudah berupaya ingin ia dan Mega kembali berkomunikasi.
Berkaitan dengan Pilpres 2014, lanjutnya, ia juga mengaku sudah menyatakan kesiapannya untuk bertemu dengan Mega. "Sayang, respons yang saya terima kurang positif. Pertemuan urung terlaksana. Publik & media, saya kira juga tahu," jelasnya.

sumber: Republika.co.id

Read More

Anis Matta: Kita Menangkan Empat Pertarungan di Parlemen

 
VIVAnews - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, kembali menegaskan bahwa partai Koalisi Merah Putih masih solid. Kemenangan pertarungan keempat di parlemen yang salah satunya adalah mengenai RUU Pilkada yang telah diputuskan untuk dipilih melalui DPRD.

"Alhamdullilah kita memenangkan empat pertarungan di parlemen. Alhamdullilah koalisi ini tetap solid, semoga sampai 5 tahun ke depan," kata Anis dalam pembekalan anggota DPR terpilih dari Koalisi Merah Putih di Hotel Sultan, Jumat 26 September 2014.

Anis Matta menambahkan, perjuangan kedepan yang akan dihadapi Koalisi Merah putih adalah merekontruksi kembali bangunan perundang-undangan negara ini. Apa yang dilakukan ini adalah keberhasilan paling besar Koalisi Merah Putih.

"Dari pemilihan umum yang paling mahal dari sejah demokrasi kita. Siapun yang terpilih adalah orang yang lolos dalam seleksi alam. Ini pemilu paling brutal, sadis dan mahal, kita perlu mengapresiasi teman-teman yang lolos," katanya lagi.

Ditambahkan Anis Matta, telah terjadi pembelahan ideologi politik, terutama saat pilpres lalu. Pembelahan antara Koalisi Merah Putih yang konservatif dan koalisi lain yang liberalis.

"Saat kampanye terlihat pembelahan itu. Ada pembelahan juga di lapisan sosial politik kita. Semua terlibat, dan kemarin kita menyaksikan kembali dua kubu ini. Saya merasa penting menggaris bawahinya," kata dia. (ren)

sumber: Vivanews.com

Read More

Pemerintah: Pilkada Langsung sesuai UUD 1945

 
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menegaskan pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil diharapkan dapat menjaring pemimpin daerah yang memiliki integritas dan kapabilitas moral memadai.

Hal ini dikatakan oleh wakil dari pemerintah saat memberikan keterangan dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014).

Pernyataan pemerintah disampaikan oleh Pelaksana Tugas Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mualimin Abdi. Mualimin memberikan keterangan saat UU Pemda dan UU Penyelenggara Pemilu diuji materi oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi yang menginginkan pilkada dilaksankan melalui DPRD.

Menurut pemerintah, pengertian dipilih secara demokratis bisa juga diartikan tidak harus dipilih secara langsung. Namun, jelas Mualimin, UUD 1945 memaknai dipilih langsung oleh rakyat.

“Pengertian frasa dipilih secara demokratis dalam Pasal 18 UUD 1945 tidak pula diartikan langsung oleh rakyat. Pemilihan secara demokratis dapat dipilih dengan dua cara, yakni melalui DPRD dan secara langsung. Namun UUD memaknai secara langsung,” jelas Mualimin.

Mualimin merujuk pada putusan MK Nomor 72-73/PUU-II/2004 yang pernah memberikan pertimbangan terhadap pemilihan demokratis. MK memaknai pemilihan demokratis, menurut Pasal 18 UUD 1945, sebagai pemilihan kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan oleh lembaga independen.

Menurut Mualimin, putusan MK itu mengatakan pilkada langsung termasuk katagori pemilu yang secara formal terkait ketentuan Pasal 22e UUD 1945. Menurut ketentuan pasal tersebut, pilkada langsung tidak termasuk ke dalam pemilihan umum. Namun, pilkada langsung adalah pemilihan umum yang secara materil mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945.

“Proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil diharapkan dapat menjaring pemimpin daerah yang memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai. Pilkada langsung merupakan proses politik bangsa menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan dan bertanggungjawab,” beber Mualimin

Read More

Wimar Witoelar Hapus Akun Facebook

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wimar Witoelar menutup akun media sosialnya lantaran foto dan status yang ia unggah pada Ahad (15/6).
Sebelumnya, Wimar memposting sebuah foto di akun Facebooknya. Isinya, berupa foto yang memerlihatkan Prabowo Subianto dan elite koalisi Merah Putih yang dipadukan dengan tokoh terorisme.  
Foto yang diduga rekaan tersebut memperlihatkan Prabowo bersama Hatta Rajasa bersama serta elite partai pendukungnya. Seperti Anis Matta, Aburizal Bakrie, Suryadharma Ali hingga Tiffatul Sembiring. Terdapat juga tokoh Islam garis keras seperti Ketua FPI Habib Rizieq Shihab dan Abubakar Ba'asyir.
Namun di bagian atasnya, tampak beberapa tokoh terorisme. Misalnya, terpidana mati kasus bom Bali Imam Samudera dan Amrozi. Ada juga pimpinan Alqaidah Osama bin Laden. Tokoh-tokoh tersebut mengapit mantan presiden Soeharto yang juga merupakan bekas mertua Prabowo.
Sementara di bagian bawah, terpampang logo partai dan beberapa ormas Islam. Seperti Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia (HIT). Meski pun, tak terlihat logo Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan salah satu ormas Islam tertua di Indonesia.
Selain itu, Wimar juga memberikan komentar terkait foto itu. "Gallery of Rogues.. Kebangkitan Bad Guys" (Galeri Bajingan.. Kebangkitan Orang Jahat).
Karena hal itu, ia mendapat banyak kecaman, khususnya dari Muhammadiyah. Wimar pun menyatakan permintaan maafnya kepada seluruh pihak yang tersinggung dengan foto dan status itu.
Sebagai bentuk tanggung jawab, ia telah meminta foto itu untuk dihapus. Namun, ketika ROL katakan kalau foto itu masih ada, ia langsung menyatakan akan menutup akun media sosialnya jika memang perlu.
"Secara teknis saya kurang terampil untuk mencabut foto. Saya dengar barusan, foto itu sudah dicabut. Tapi kalau memang masih ada foto itu, saya tutup akun untuk masalah ini," katanya kepada ROL melalui sambungan telepon, Kamis (19/6).
Ia mengaku teledor dan tak teliti dengan mengunggah foto dan status itu. Sehingga, tak menyadari adanya logo Muhammadiyah.
"Saya menyesal dan tak ingin ketenangan dengan Muhammadiyah menjadi terganggu. Saya salah tempat dan tak ada nilainya dengan ketenganan organisasi penting seperti Muhammadiyah," paparnya.

sumber: Republika.co.id

Read More

Hina Capres di Facebook, Politikus PDIP Dilaporkan

 
JAWA TIMUR - Gara-gara memposting tulisan di laman Facebook, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Lumajang Jessika Stefani Rachel dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur oleh Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Jawa Timur (Jatim).

Postingan di laman fanpage miliknya dinilai telah menghina capres Prabowo Subianto yang disebut sebagai Dajjal.  Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Jatim, Hendro T Subiantoro mengatakan ulah mantan calon anggota legislatif ini sudah keterlaluan karena sudah bukan black campaign lagi tapi sudah mengarah pada tindak pidana cyber crime.

"Ini sudah keterlaluan dan bukan lagi black campaign tapi sudah penghinaan yang berbau SARA serta fitnah. Ini bisa masuk tindak pidana cyber crime dan akan kami laporkan kepada Bawaslu Jawa Timur," ujar Hendro, Senin (16/6/2014).

Hendro mengatakan, postingan tersebut sangat tidak beralasan dan terkesan sengaja mempekeruh suasana pilpres. Apalagi postingan tersebut disebar ke 54 pengguna Facebook.

Dalam laman fanpage di Facebook yang masuk kategori politikus ini tertulis jelas bahwa  Jessika Stefani Rachel, SH Adalah Tokoh Muda PDI Perjuangan asal Kota Lumajang.  Hendro mengaku upaya yang dilakukan oleh Tim pemenangan Prabowo-Hatta adalah berdasarkan aturan yang berlaku. Sehingga, prosesnya di Bawaslu Jatim.

Dia juga mengaku akan melaporkan ke polisi lantaran postingan tersebut sudah bisa dikategorikan cyber crime.

Hendro juga mengatakan, sebagai orang yang beragama, khususnya beragama Islam, Dajjal merupakan simbol keangkaramurkaan dan tanda akhir zaman. Selain itu tanda-tanda fisik juga sudah bisa dibaca, seperti bermata satu dan lain sebagainya.   "Pak Prabowo itu dikenal dengan ulama, habib dan kiai," katanya.

Read More

Prabowo Subianto Masuk Daftar Orang Terpopuler di Facebook

 
JAKARTA - Debat capres yang berlangsung pada 15 Juni 2014 meramaikan komunitas dunia maya, khususnya jejaring sosial Facebook. Popularitas Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut satu melonjak sejak debat pertama.

"Sejak acara debat pertama, popularitas Prabowo Subianto terus meningkat dan mulai bergerak dari posisi kelima ke posisi keempat politisi yang paling banyak di-‘like’ secara global," kata tim Facebook melalui keterangan yang diterima Okezone, Senin (16/6/2014).

Dalam sebuah infografik, Prabowo Subianto mencapai 5,7 juta like atau dukungan di Facebook. Jumlah like Prabowo Subianto bahkan mengalahkan jumlah like politisi India, Arvind Kejriwal (5,5 juta like).

“Debat Capres kedua, kami melihat perbincangan dibagikan dan meningkat tajam di Facebook khususnya di antara anak muda usia 18 sampai dengan 34 tahun. Nama kedua kandidat Presiden, Prabowo dan Jokowi, menjadi trending," kata tim Facebook.

Tim Facebook juga mengungkapkan istilah yang banyak disebut antara lain: ‘Capres’, ‘Ekonomi’, ‘Tol Laut’ dan ‘TPID’ (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah), sesuai dengan urutan yang paling banyak disebut. Untuk urutan pertama, Barack Obama Presiden Amerika Serikat adalah tokoh yang paling banyak di-like sebanyak 41 juta.

Kemudian, Perdana Menteri India Narendra Modi (18 juta like) dan Politisi Amerika Serikat Mitt Romney (11 juta). (ahl)

sumber: Okezone.com

Read More

Kunjungi Kebumen, Ini Agenda Jokowi

 
KEBUMEN, suaramerdeka.com - Calon presiden Joko Widodo dijadwalkan akan berkunjung ke Kebumen, Jumat (13/6). Dalam kunjungan sore hingga malam hari, Jokowi direncanakan akan mengunjungi ke empat titik.
Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla Kebumen Sri Hari Susanti mengatakan, rombongan Jokowi dari Cilacap tiba di Kebumen sekitar pukul 14.30. Dia akan memulai kunjungan ke kediaman Habib Hasan Luthfi Alatas di Perum Tamanwinangun Indah. Adapun agenda acara mendoakan Jokowi dilanjutkan salat ashar di Masjid Al Ittihad.
Selanjutnya, pukul 16.00 rombongan menuju ke Pondok Pesantren Al Kahfi Somalangu, Desa Sumberhadi. Di pondok tersebut, Jokowi akan mengikuti sholawatan yang diikuti oleh sekitar 3.000 kader NU Kebumen baik Fatayat, Muslimat, maupun Anshor.
"Dalam kesempatan itu akan digelar orasi kebangsaan 'Revolusi Mental' yang disampaikan oleh Ketua KMNU Kebumen Ahmad Munawir," ujar Sri Hari Susanti didampingi penasehat tim pemenangan yang juga Ketua DPC Partai Nasdem Kebumen Amin Hidayat, anggota tim Dian Lestari Subekti, Nuryanto Pramudono dan Sudarno.
Setelah menunaikan salat Maghrib, Jokowi menuju ke pusat jajanan Kebumen di Jalan Sutoyo dan Alun-alun Kebumen dengan agenda berdialog dan tatap muka dengan pedagang kaki lima (PKL). Jika tidak ada perubahan, direncanakan Jokowi akan naik becak wisata menuju Masjid Agung Kebumen untuk salat Isya.
"Berikutnya pak Jokowi akan berjalan kaki menuju ke Pondok Pesantren Al Huda Jetis untuk kondangan ke KH Wahib Mahfudz yang menikahkan anaknya, sekaligus silaturahmi dengan 57 pimpinan pondok pesantren dan alim ulama NU dari berbagai daerah," ujar Sri Hari Susanti seraya menyebutkan selanjutnya rombongan Jokowi menginap di Kota Magelang.

Read More

Jokowi: Saya Ini Mirip Dude Harlino

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo merasa mirip dengan artis sinetron Dude Herlino. Candaannya itu terlontar dalam sambutannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Partai Nasdem di Ancol, Jakarta, Selasa (27/5/2014).

"Banyak yang bilang saya kurus. Wajah saya kampungan, ndeso. Itu kan kalau lagi di kampung-kampung. Kalau dilihat, benar saya ini mirip Dude Harlino. Coba deh di-shoot," katanya disambut tawa peserta Rakernas.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memenuhi undangan salah satu partai pendukungnya, Nasdem, untuk maju dalam pemilihan presiden mendatang.

Selain Joko Widodo dan calon wakil presidennya, Jusuf Kalla, juga hadir dalam Rakernas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura Wiranto, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Dalam sambutannya, Jokowi juga mengenalkan kembali seragam barunya dengan calon wakilnya, Jusuf Kalla. Jokowi menggunakan kemeja kotak-kotak dan JK menggunakan kemeja putih.

"Awalnya kita pakai putih-putih, eh yang di sana juga putih. Saya dan Pak JK coba kotak-kotak, saya cocok, Pak JK kelihatan kemudaan," ujar Jokowi.

Karena itulah, akhirnya ia dan tim memutuskan berbeda. Jokowi mengatakan, motif kotak-kotak menunjukkan muda, sedangkan putih berpengalaman.

sumber: Kompas.com

Read More

Ketatanegaraan Indonesia Berwajah Parlementer

Ketatanegaraan Indonesia Berwajah Parlementer 

 

Read More

Tak Ada Bukti Hukuman Mati Memperkecil Tingkat Kejahatan

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara senior Todung Mulya Lubis menegaskan tidak ada bukti yang mengatakan hukuman mati bisa mengurangi kejahatan atau menimbulkan efek jera.
Tindak terorisme misalnya. Hukuman terhadap terorisme bom Bali tidak menghentikan aksi terorisme sama sekali.
"Kita terjebak dalam dikotomi setuju atau tidak setuju hukuman mati. MK (Mahkamah Konstitusi) sudah buat keputusan hak hidup adalah hak yang tidak bisa dicabut dalam hal apapun," ujar Todung, di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Kamis (18/10).
Todung juga mencontohkan sudah banyak negara yang menghapuskan hukuman mati. Bahkan PBB, mengatakan bahwa hukuman mati hanya untuk the most serious crime (kejahatan paling serius).
"Tapi pengertian the most serious crime itu dibatasi. Narkoba bukan termasuk. Tapi pembunuhan yang sangat kejam. Misalnya pembunuhan anak-anak," ujar pangacara yang pernah mengalahkan bekas presiden Soeharto melawan majalah TIME.
Untuk kasus Narkoba terpidana mati, Todung mengusulkan agar hukumannya menjadi hukuman seumur hidup tanpa remisi dan dikirim ke Nusa Kambangan.
"Itu saya setuju. Kita harus melihat pidana seumur hidup tanpa remisi jauh lebih manusia daripada hukuman mati," tukasnya.

Read More

Ada di Soal UN, Siswa: Jokowi Sengaja Ingin Gaet Pemilih Pemula

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dalam Ujian Nasional (UN) mata pelajaran Bahasa Indonesia, terdapat soal yang berisi tentang Gubernur DKI Jakarta yang juga menjadi calon Presiden RI dari PDI Perjuangan, Joko 'Jokowi' Widodo. Hal ini tentu saja juga mengejutkan para siswa yang menjadi peserta UN tahun ini.
Salah satunya Agus, siswa kelas 3 SMA di bilangan Jakarta Timur. Agus mengiyakan adanya soal yang berisi pernyataan Jokowi dengan gaya blusukannya yang menjadi materi wacana. Di soal nomor 13 itu, ditanyakan keteladanan Jokowi pada kutipan tersebut.
"Saya terpaksa menjawab B untuk pertanyaan itu, yaitu gemar blusukan ke pelosok wilayah. Saya kaget juga ada Jokowi di soal UN. Saya jadi tidak suka sama Jokowi," kata Agus kepada ROL, Selasa (15/4).
Ia memberikan alasannya menjadi tidak simpatik dengan Jokowi karena ia menganggap Jokowi telah memanfaatkan UN untuk kepentingannya. Apalagi siswa kelas 3 SMA merupakan para pemilih pemula yang sudah dapat memberikan suaranya dalam pemilu.
"Saya sih menduga Jokowi ingin menggaet pemilih baru seperti anak-anak SMA dengan dimasukkan dalam UN," jelasnya.
Senada diungkap Risma, siswa kelas 3 SMA di bilangan Bekasi, Jawa Barat. Ia juga tidak menyangka dengan dimasukkannya Jokowi dalam soal UN. Ia meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), M Nuh untuk mengusut dan memberikan sanksi kepada pembuat soal.
"Itu harus diusut, bagaimanapun kita (siswa kelas 3 SMA) yang menjadi korban karena ada berbau politik dalam soal UN," tegasnya.

Read More

Mahkamah Konstitusi: Pemilu Serentak Mulai 2019

 

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden yang diajukan Aliansi masyarakat Sipil untuk pemilu seretak. Uji materi tersebut di antaranya diajukan oleh  Dosen Universitas Indonesia Effendi Gazali.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilu presiden dan wakil preside serta pemilihan umum legislatif  dilakukan serentak pada tahun 2019. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan jika pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2014, maka tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung menjadi terganggu dan terhambat karena kehilangan dasar hukum.

Selain itu, Mahkamah mempertimbangkan, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif jika pemilu serentak digelar pada Pemilu 2014.

Hamdan Zoelva mengatakan, "Amar putusan mengadili, menyatakan 1. Mengabulkan permohonan pemohon pasal 3 ayat 5,pasal 12 ayat 1 dn 2, pasal 14 ayat 2 dan pasal 112 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, amar putusan dalam angka satu di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum selanjutnya."

Namun, pengamat politik dari Akar Rumput Strategic Consulting, Dimas Oky Nugroho menilai aneh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi lanjutnya telah menyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan calon legislatif yang tidak serempak melanggar konstitusi tetapi tetap dilaksanakan pada pemilu 2014 mendatang.

"MK menyatakan bahwa itu tidak konstitusional, pisah seperti itu, tetapi pelaksanaannya diundur 5 tahun lagi. Pertanyaan publik adalah jika demikian secara substansinya, bahwa sesungguhnya yang paling terbaik adalah pemilu dilaksanakan secara serentak - baik pemilihan presiden dan legislatif - maka logika itu yang diterima masyarakat. Jadi itu akan menimbulkan krisis legitimasi juga bagi pemerintahan siapapun yang akan tampil di (pemilu) 2014 nanti yang menjadi pemenang," ujar Dimas Oky mempertanyakan.

Penggagas uji materi, Effendi Gazali mengatakan keputusan MK seharusnya datang lebih cepat sehingga bisa diterapkan pada pemilu 2014,  Ini  dikarenakan  putusan sudah dibuat pada Mei tahun lalu tetapi hakim baru membacakan putusan itu pada hari Kamis (23/1) ini.

Effendi mengatakan pemilu yang berlangsung dua kali telah menyalahi konstitusi dan memboroskan uang rakyat hingga Rp120 triliun.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum legislatif  dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 ditanggapi beragam oleh masyarakat.

Seorang anggota masyarakat, Lisa mengatakan, "Setuju karena alasan saya itu lebih ke efektivitas dan praktisnya kalo langsung ke satu hari lebih kayak 'gak perlu ribet bolak balik."

Sementara, Anton berkomentar, "Itu berarti kan waktunya lebih singkat, satu hari, mungkin juga untuk biaya pemilu bisa lebih irit, bisa dialihkan buat yang lain."

Sedang Tasha mengusulkan, "Jangan dibikin satu hari yah karena semakin membikin suasana semakin riuh jadinya semakin tidak terkontrol takutnya jadi lebih baik dipisah aja waktu."

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemilu serentak antara eksekutif dan legislatif diberlakukan pada Pemilu 2019 mendatang.

Priyo mengaku sempat khawatir jika pemilu serentak itu dilaksanakan pada pemilu 2014 karena bisa saja pihak tertentu menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya. Untuk itu dia menilai langkah dan putusan yang diambil oleh MK sudah bijaksana dan tepat.

Read More

Gagal ke Senayan, Farhat Abbas Gila?

 

JAKARTA – Hasil penghitungan cepat Quick Count 9 April 2014 sudah selesai. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan apakah jumlah suara yang diperoleh Farhat Abbas dalam Pemilu Legislatif 2014 memungkinkan untuknya maju ke Senayan.

Meski begitu, Farhat Abbas memastikan tidak takut gila seperti yang dikhawatirkan banyak orang, jika gagal dalam pencalegan tahun ini.

"Yang sedih dan bisa gila itu jika gagal karena cinta, bukan gagal caleg. Gagal cinta gila seratus juta, gagal cinta nganggur, dan gila," tulis Farhat dalam akun Twitternya ‏@farhatabbaslaw, Kamis (10/4/2014).

Akibat kicauannya tersebut, berbagai komentar langsung menghujani kicauan Farhat. Bahkan, salah satu komentar yang menganggap Farhat sudah gila.

Sementara itu, sebelumnya, Farhat yakin akan maju dengan mudah sebagai Anggota Dewan. "9 April terpilih jd anggota DPR-RI," ‏ungkap Farhat, 16 jam lalu.

Sekadar diketahui, Farhat Abbas maju sebagai caleg dari Partai Demokrat untuk Dapil 3 yang meliputi wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. (nsa)

sumber: Okezone.com

Read More

Warna Pesawat Kepresidenan Indonesia Mirip Amerika

 

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan apabila pesawat kepresidenan Indonesia didominasi warna biru, maka akan sama dengan warna pesawat kepresidenan Amerika Serikat. "Amerika juga biru, tapi sepertinya tak akan ada masalah. Justru bagus karena sekarang Indonesia punya pesawat kepresidenan," kata Hikmahanto saat dihubungi, Kamis, 10 April 2014. (baca: Kontroversi Pesawat Kepresidenan RI)

Hanya saja, Hikmahanto mengaku belum melihat gambar pesawat kepresidenan Indonesia yang baru mendarat di Halim Perdanakusuma hari ini, Rabu, 10 April 2014. Pesawat itu diterbangkan dari Guam, kepulauan di Samudera Pasifik yang dulu dijadikan pangkalan pasukan sekutu untuk mengalahkan Jepang pada Perang Dunia II.

Menurut dia, pemilihan warna biru muda untuk pesawat kepresidenan dirasa tak bakal menimbulkan isu miring. Sebab, selama ini memang tak ada regulasi yang mengatur estetika pesawat kepresidenan. "Apalagi, ini pesawat kepresidenan pertama. Jadi, tak bisa dibandingkan dengan sebelumnya," kata Hikmahanto.

Menurut Hikmahanto, pemilihan warna biru muda itu juga tak bisa dianggap sebagai langkah yang tak nasionalis. "Garuda dulu pernah catnya merah-putih, tapi sekarang biru. Itu tak pernah menjadi masalah," kata Hikmahanto. "Pemilihan biru muda itu pasti sudah dikaji sebelumnya."

Hikmahanto merasa sudah sepatutnya Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Selama ini, presiden harus menyewa pesawat komersil Garuda jika harus bepergian. "Ukuran Indonesia yang begitu besar, selayaknya presiden menggunakan pesawat khusus," ujar dia. (baca: Antara Pesawat Presiden dan Nyawa Satinah)

"Perjalanan presiden bisa lebih mudah. Ini penting ketika nanti presiden harus melakukan penerbangan terkait urusan diplomasi," kata Hikmahanto.

Read More

MK: Bukan “Empat Pilar”, Pancasila Memiliki Kedudukan Tersendiri

Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan uji materi UU No. 2/2011 tentang Partai Politik - Perkara No. 100/PUU-XI/2013 -  pada sidang pengucapan putusan yang diajukan oleh Basuki Agus Suparno, dkk, Kamis (3/4) siang yang dibacakan Ketua Pleno Hamdan Zoelva, didampingi para hakim konstitusi lainnya.
Mahkamah berpendapat, menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar, selain mendudukkan sama dan sederajat dengan pilar yang lain, akan menimbulkan kekacauan epistimologis, ontologis, dan aksiologis. Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi.
Menurut Mahkamah, selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara, dan sebagainya. Oleh karena itu, menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dapat mengaburkan posisi Pancasila.
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon sepanjang mengenai frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol beralasan menurut hukum.
“Amar putusan, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Frasa  “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian dibacakan Hamdan Zoelva.
Sebagaimana diketahui, norma yang diujikan yaitu Pasal  34 ayat (3b) huruf a UU Parpol menyatakan, “Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: (a)pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” Pasal ini yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar berbangsa dan bernegara yang sejajar dengan Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Pancasila memiliki kedudukan yang tidak sama dengan Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Indonesia, oleh karena itu penempatan Pancasila tersebut merupakan kesalahan yang fatal.
Dalam sidang pengucapan putusan tersebut, Wakil Ketua Konstitusi Arief Hidayat memiliki alasan berbeda (concurring opinion). Dalam rangka penguatan fungsi dan peran partai politik memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3a) UU Parpol, partai politik yang memiliki kursi di DPR dan DPRD diberikan bantuan keuangan yang berasal dari APBN/APBD dan diprioritaskan untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
Menurut ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a, pendidikan politik sebagaimana dimaksud ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diskursus mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ataukah sebagai pilar negara telah lama menjadi perdebatan dalam berbagai forum akademis sejak istilah empat pilar dipopulerkan. Secara teoritis, pemahaman yang menganggap Pancasila sebagai pilar adalah kurang tepat. Pancasila bukanlah sebagai pilar, melainkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945
Sementara itu Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Menurut Patrialis, permohonan yang diajukan para Pemohon bukan merupakan persoalan konstitusionalitas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan MK adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, melanggar prinsip hak asasi manusia, bersifat diskriminasi dan lain sebagainya. “Jadi persoalan konstitusionalitas norma merupakan landasan utama bagi Mahkamah dalam melakukan uji materi suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,” kata Patrialis. (Nano Tresna Arfana/mh)

Read More

Ada Teriakan "Hidup Prabowo" di Tengah Kampanye PDI Perjuangan

 

JAKARTA- Ada kejadian menggelikan di tengah kampanye ratusan massa PDI Perjuangan di Lapangan Cenderawasih, Jakarta Barat. Saat acara belum dimulai, tiba-tiba muncul suara dukungan untuk lawan politik partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Hidup Prabowo!", teriak salah seorang pembawa acara di atas panggung, Minggu (16/3/2014).

Tak tanggung-tanggung, teriakan itu tak hanya terlontar sekali, melainkan sekira tiga kali. Bahkan dan mendapat sambutan dari ratusan massa yang hadir.

Sebagaimana diketahui, Prabowo merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga dicalonkan sebagai calon Presiden. Sejumlah petinggi PDI Perjuangan enggan berkomentar mengenai kejadian tersebut. (ugo)

Read More

Beda Jokowi Ahok Marah Bikin Risma-Whisnu Ngakak

TEMPO.CO , Surabaya - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali membuat guyonan di hadapan peserta kuliah umum Universitas Surabaya, Sabtu, 1 Maret 2014. Politikus PDI Perjuangan ini mengocok perut ratusan peserta dengan dagelan ala stand up comedy.

Di awal kuliah umum, Jokowi menjelaskan perbedaan antara dirinya dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahja Purnama. Perbedaannya antara lain, Ahok suka marah sedangkan Jokowi tidak suka marah. "Pak Ahok kalau marah ke Kepala Dinas, wa...wa...wa...tapi besok langsung dipecat. Padahal habis dimarahi kayak gitu, eh besok dipecat," ujarnya yang disambut tawa hadirin.
"Kalau saya nggak marah. Tapi besoknya ilang jabatannya," kata Jokowi yang langsung mengundang tawa.

Lalu Jokowi bercerita tentang awal dia menjadi Wali Kota Solo. Saat pertama kali diperkenalkan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jokowi sempat dipertanyakan. "Karena bodi saya seperti ini. Kurus hanya 54 kilogram. Kok kasihan gitu kayaknya," ujarnya yang kembali mengundang senyum tak terkecuali Megawati yang duduk di atas panggung bersebelahan dengan Jokowi.

Jokowi kembali mengulang cerita ketika dia hari pertama masuk kantor Wali Kota Solo. Hari itu bertepatan dengan pelaksanaan upacara. Alhasil, dia ditunjuk untuk menjadi inspektur upacara. Alih-alih memimpin upacara, menjadi peserta saja sudah tidak lagi dilakoninya selama 25 tahun.

Protokoler pun menyampaikan bahwa Jokowi cukup mengatakan laksanakan, hormat dan bubarkan. "Laksanakan, laksanakan, hormat dan bubarkan. Gampaaang," kata Jokowi.

Tapi ketika sampai perintah hormat, Jokowi pun memberi hormat. Hingga beberapa waktu lamanya, Jokowi tak kunjung menurunkan tangannya. Ia tidak tahu bahwa perintah melepas hormat bergantung pada dirinya. "Saya hormat terus. Ini kok hormat terus nggak dilepas-lepas. Ternyata pada nunggu saya," kata Jokowi menirukan tingkahnya kala itu.
.
Spontan, tingkah Jokowi itu langsung membuat seluruh hadirin tertawa. Bahkan Megawati, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana tidak mampu menahan tawa.

Meski guyonan Jokowi bukan cerita baru, tapi cukup sukses menghibur para peserta kuliah yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, internal PDIP, dan masyarakat umum.
Jokowi juga bercerita cara kerja dia sebagai Gubernur DKI Jakarta seperti blusukan dan menggeser pedagang kaki lima dan warga di sekitar waduk. "Bukan menggusur melalui Satpol PP," ujarnya.
Menurut Jokowi, pemimpin harus memberikan contoh, mendidik, dan menggerakkan masyarakat. Itu pula yang menurut Jokowi juga dilakukan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Rektor Universitas Surabaya Joniarto Parung mengatakan sengaja mengundang Megawati dan Jokowi untuk memberikan materi tentang kepemimpinan. "Undangannya sudah sejak dua bulan yang lalu," kata Joniarto.

Read More

'We were all sick': returned asylum seekers tell of lifeboat ordeal to Java

Kebumen-- The orange lifeboat wallowing in the shallows off the coast of Central Java is proving to be a highly effective weapon in Australia's military campaign against asylum seekers.
To the people forced to travel in them, it is a vomitous and terrifying experience. ''Inside the orange boat it was closed, hot and very dark,'' says Omar Ali, an Egyptian asylum seeker now held in detention in an old office building in Cilacap, Central Java. ''When the driver opens the door, the water comes inside. Everybody sick - there was no air.''
This week, Ali and 27 other young men became the seventh group of asylum seekers since December ''turned back'' from Australian waters to Indonesia, and the third returned in a $46,000 disposable lifeboat.
Their boat, like the previous two, was steered by the Indonesian crew who had been in charge of the wooden vessel provided by the people smugglers. When it reached the shore, it was abandoned on the beach. Indonesian authorities have no idea what to do with the ugly vessels landing uninvited on their shores.

Advertisement

The experience of the latest group of returnees suggests the Australian authorities are refining their technique. In the first return, in mid-January, the asylum seekers claimed they were tricked, then given written information about what was happening to them as they were pushed off. On the second return in early February, an asylum seeker used a phone camera to film the lifeboat being towed behind an Australian customs ship, the Triton.
In this latest incident, the asylum seekers say their interaction with Australian personnel was kept to a minimum.
After intercepting the wooden asylum boat in the sea near Christmas Island at 1am on Friday, February 21, Australian crews wearing blue Customs and Border Protection uniforms tried to recommission the old wooden boat to return the asylum seekers to Indonesia, but the engine failed to start.
The 28 asylum seekers were then transferred to a large customs ship, with officers ''pushing one by one with hands behind our back'', Ali says.
Any objections or requests for food and water were shouted down.
One customs officer said: '''Don't speak. Shut up. F--- you','' Ali says, others nodding.
One man, Khazim Mohammad, from Iraq, was lying sick on the boat. ''The [Australian officer] said: 'You're joking. Liar, liar … and grabbed him and pulled him.''
Naval and customs officers are allowed to use reasonable force in carrying out their duties. In December last year, the Chief of the Defence Force exempted them from the requirement under the Work Health and Safety Act to ''not adversely affect the health and safety of other persons''.
A spokesman for Immigration Minister Scott Morrison would not comment on specific operations, but, asked about the use of force and bad language, he said staff involved ''conduct their roles with the highest levels of professionalism, integrity and personal courage … The Australian Public Service and Australian Defence Force are required to treat everyone with respect and courtesy, and without harassment.''
On board the customs ship, interaction between crew and asylum seekers was minimal. Once their details were entered on a computer, the men were given wristbands with numbers on them. Then, they say, they were kept below decks for about three days.
''Inside the big ship, no sun, no air. We don't know if it's night or day. We can't sleep, loud noises,'' Omar Ali says.
On the first day, they were given cheese sandwiches and a cup each for water, which they were told to fill up in the bathroom. But for the next two days, the men say, they mounted a hunger strike, refusing further food. The Indonesian crew was kept in a separate part of the ship. At some point, Pakistani asylum seeker Ashrof Nusrat Ali says, someone searched their belongings, and all valuables - money, phones, SIM cards - were taken.
The next move, last Monday morning, was onto the orange lifeboat. It was the first time the men had seen it and they say the transfer was done within sight of land. ''The soldiers brought us to the orange boat … and closed the door and said to the driver of this boat … 'Go to that island','' Ali said.
The Indonesian crew, who spoke almost no English, said it was Christmas Island. Ali did not believe them, but there was no chance of turning back to the real Christmas Island. The crew, although experienced sailors from South Sulawesi, had never seen anything like the orange blob they captained, and there was not enough fuel to go anywhere except to the island.
The island, it turned out, was Java.
The lifeboats are small, dark and closed, with a couple of high windows. Even having 28 people on board would have felt crowded, though the name plate says it is rated for 55 people.
''No air inside and no airconditioning for the orange boat. We are very sick. We are very sick,'' says Ali. ''It's like animals. Animals cannot be treated like this.''
The journey to Java lasted about three hours before the boat ran aground on a rugged bay near the village of Kebumen.
They were 30 metres from the beach in high surf, but there was little choice but to jump. ''We think we will die. We can't swim,'' Ali says.
A local farmer found the exhausted men and called the police. The asylum seekers are bound for detention, while the crew is being questioned by local police. The fate of the lifeboat is equally uncertain. It has been stripped by scavengers, and is wallowing on the beach.

Read More