JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)
Mohammad Nuh menyatakan, penambahan kuota bidikmisi sesuai arahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mungkin saja dilakukan. Namun,
harus melihat ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Perubahan (APBN-P).
"Kuota bidikmisi selalu naik setiap
tahun. Awalnya 10 ribu, tahun lalu 50 ribu, dan 2014 sebanyak 60 ribu.
Kalau ada APBN-P masih bisa ditambah," ujar M Nuh, selepas Silahturahim Nasional Bidikmisi 2014, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2014).
M
Nuh menyebut, setiap perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki otoritas
tersendiri dalam menentukan kuota Bidik Misi di kampus tersebut. Namun,
lanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun
2012, setiap PTN minimal harus menyediakan 20 persen kuota bagi
mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Menurut M Nuh,
terdapat tiga faktor utama yang membedakan kuota Bidik Misi di
masing-masing PTN. "Pertama, fungsi penerimaan PTN. Dilihat dari
kapasitas dan daya tampung PTN itu. PTN yang punya daya tampung 5 ribu
tentu menyediakan kouta berbeda dengan PTN yang hanya memiliki 1.000
kuota," jelasnya.
Faktor kedua ialah pengalaman di tahun
sebelumnya. Saat mencoba memberikan 1.000 beasiswa di tahun itu, lihat
berapa banyak yang bisa menyelesaikannya. Kalau banyak penerima beasiswa
Bidik Misi bisa menyelesaikan pendidikannya tepat waktu, maka terbuka
kemungkinan untuk menambah kuota. Demikian pula sebaliknya, jika banyak
yang tidak bisa menyelesaikan ya bisa dikurangi kuotanya untuk tahun
depan.
"Ketiga, derajat kemiskinan di daerah masing-masing.
Kecenderungan orang miskin tidak mau kuliah jauh-jauh. Misalnya mereka
yang berasal dari Surabaya cenderung tetap di Surabaya daripada harus ke
Bandung atau luar Jawa," kata mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh
Nopember (ITS) Surabaya itu. (ade)
0 komentar:
Posting Komentar